Tsabangnews.com,_Kegelisahan dari Masyarakat dan Nelayan kubu, Desa Kaposang belakang mencuat terkait dengan pengelolaan Dana Kompensasi dari Kapal Isap Produksi (KIP) milik mitra PT. Timah yang beroperasi di perairan Laut Kubu, Kabupaten Bangka Selatan. Jum’at (22/3/2024).

Salah satu perwakilan nelayan, Rozi yang bersama dengan warga setempat mempertanyakan terkait keberadaan dan pengelolaan dana kompensasi KIP yang dikelola Mitra PT. Timah tersebut.

Menurut keterangan Rozi dan warga setempat, dana kompensasi yang diduga dikelolah oleh salah seseorang yang berinisial AG dan rekan-rekannya menimbulkan tanda tanya besar.

“Seharusnya dana kompensasi menjadi sumber harapan bagi warga dan nelayan yang terdampak oleh aktivitas operasional di sekitar wilayah tersebut. Namun, ketidakjelasan terkait pengelolaan dana ini kini menimbulkan tanda tanya besar, “ungkapnya.

Rozi juga menyampaikan, “Dengan dana kompensasi tersebut seharusnya menjadi harapan akan terjadi pembangunan, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan bagi para nelayan dan masyarakat sekitar Laut Kubu,” ujar Rozi kepada para Wartawan, Jum’at (22/3/2024).

Rozi, selaku Ketua Nelayan laut kubu yang peduli akan nasib lingkungan dan kesejahteraan warga sekitar, mempertanyakan kemana aliran dana kompensasi yang diduga miliaran rupiah tersebut mengalir, dan bagaimana penggunaannya selama ini.

“Kurangnya keterbukaan dan akuntabilitas dari pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana kompensasi tersebut menjadi tanda tanya besar dikalangan warga dan masyarakat saat ini, “pungkasnya.

Menurutnya, dalam sebuah sistem yang sehat, transparansi dan akuntabilitas adalah kunci utama untuk memastikan dana yang disalurkan untuk kepentingan masyarakat benar-benar digunakan dengan efektif dan efisien.

“Keterbukaan dalam setiap tahap pengelolaan dana kompensasi akan membangun kepercayaan antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Audit terkait pengelolaan dana ini harus dilakukan oleh pihak yang berwenang yang tidak terkait secara langsung dengan penerima atau pengelola dana tersebut, untuk memastikan objektivitas dan rasa keadilan, “pintanya.

Terkait kegelisahan warga dan nelayan tersebut, awak media berusaha mencoba mengkonfirmasi pihak-pihak yang diduga menjadi pengelola dana kompensasi tersebut, namun tidak ada tanggapan hingga berita ini diturunkan. (red/Am)