Tsabangnews.com,_Dalam upaya memperkuat integritas tata kelola pemerintahan daerah dan meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia melalui Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi menggelar Peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCP Tahun 2025.

Acara penting ini diselenggarakan secara virtual melalui Zoom Meeting dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube resmi KPK RI pada pukul 08.30–12.00 WIB.Kegiatan ini diikuti oleh ratusan pejabat daerah dari seluruh Indonesia.

Salah satu peserta aktif dalam kegiatan ini adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, yang diwakili oleh Wakil Bupati Hj. Debby Vita Dewi, S.E., M.M., didampingi oleh Pj. Sekretaris Daerah Hefi Nuranda, S.T., M.M., Inspektur Daerah Mulyono, M.Si., serta pejabat teknis lainnya di lingkungan Pemkab Bangka Selatan.

Seluruh peserta dari Pemkab Bangka Selatan mengikuti kegiatan ini secara tertib dan antusias dari Ruang Pertemuan Bappelitbangda Bangka Selatan. Toboali, Rabu (5/3/2025).

Kegiatan peluncuran ini merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa KPK bertugas melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya pemberantasan korupsi dan penguatan pelayanan publik.

Monitoring Centre for Prevention (MCP) dan IPKD adalah dua instrumen penting yang dikembangkan KPK untuk menilai sejauh mana komitmen dan kinerja pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi. Dengan adanya indikator terbaru ini, diharapkan setiap daerah mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik koruptif.

Keikutsertaan aktif Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam peluncuran IPKD dan MCP 2025 ini menjadi bukti nyata atas komitmen kuat Pemkab dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan melayani.

“Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan berkomitmen penuh dalam mendukung program-program KPK, terutama dalam implementasi indikator MCP dan IPKD sebagai alat kontrol untuk memastikan praktik pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ujar Wabup Debby di sela-sela kegiatan.

Dengan sinergi antara KPK dan pemerintah daerah, diharapkan upaya pencegahan korupsi tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar terimplementasi dalam seluruh lini pelayanan publik dan pengelolaan anggaran di Kabupaten Bangka Selatan. (red/**)