Anis Bandingkan Pembangunan Jalan di Era Jokowi dan SBY, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR sebut Itu Salah Baca Data.
Jakarta,Tsabangnews.com_ Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengkritik pembangunan infrastruktur jalan di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih kalah dengan era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Anies mulanya memaparkan pembangunan jalan tol di era Jokowi memang besar bahkan 63% jalan tol di Indonesia dibangun selama 2014 hingga sekarang.
Totalnya ada sepanjang 1.569 kilometer, dari total 2.499 kilometer jalan tol yang ada di Indonesia. Sementara, jalan nasional yang berhasil dibangun Jokowi, menurut data yang dia paparkan, hanya sebesar 19 ribu kilometer.
“Jalan tak berbayar yang digunakan secara gratis yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut desa ke perkotaan, yang membawa produk pertanian, perkebunan, perikanan, dari sentra sentra tempat dihasilkan ke wilayah pasar baik jalan nasional, provinsi, ataupun jalan kabupaten, terbangun 19 ribu km di pemerintahan ini,” ungkap Anies saat menghadiri perayaan Milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).
Selanjutnya Anis membandingkan 10 tahun lalu, di zaman SBY menjabat presiden, ada sekitar 144 ribu kilometer atau 7,5 kali lipat dari jalan yang dibangun Jokowi.
“Bila dibandingkan dengan jalan nasional di pemerintahan ini membangun jalan nasional 590 km di era sebelumnya 11.800 kilometer, 20 kali lipat. Ini belum bicara mutu, standard, dan lain-lain, hanya panjangnya,”papar Anies dalam perayaan Milad ke-21 Partai PKS tersebut.
Terpisah, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan, terkait pernyataan tersebut, Anies salah menginterpretasi data Badan Pusat Statistik (BPS).
“data BPS itu bercerita soal penambahan status, bukan pembangunan jalan. Jadi status kewenangan jalan nasionalnya bertambah, sekian belas ribu kilometer itu,”Ujar Hedy pada, Rabu (24/5/2023).
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR tersebut juga menjelaskan terkait data Badan Pusat Statistik (BPS) yang di baca Anis.
“Itu adalah perubahan status, dari jalan provinsi jadi jalan nasional. Bukan pembangunan jalan baru yang disebut bahwa pembangunan jalan zaman SBY lebih panjang dari zaman Jokowi. bukan itu maksud data BPS. Jadi salah interpretasi data BPS,” Sebutnya.
Hedy kuga mengatakan penambahan jalan nasional dapat dilatarbelakangi oleh perubahan jalan provinsi menjadi jalan nasional. Untuk itu, menurut Hedy, Anies salah jika menginterpretasikan data itu sebagai hasil pembangunan jalan baru.
“Saya punya jalan provinsi nih, jalannya sudah ada, bukan dibangun. Nah tahun 2000 sekian nanti ada SK (surat keputusan) baru, ini jalannya dari jalan provinsi jadi jalan nasional,”terangnya.
Menurutnya data itu menjelaskan tentang perubahan status jalan, bukan pembangunan jalan baru.
“Itu bukan pembangunan jalan baru. Baca lagi, data BPS itu adalah perubahan status jalan, bukan hasil pembangunan jalan. Jadi salah, kalau menginterpretasikan (data) itu hasil pembangunan jalan,”Terannya.
Hedy juga menyampaikan, penambahan jalan nasional di era SBY tak seluruhnya berasal dari hasil pembangunan jalan baru. Hal serupa terjadi di era kepemimpinan Jokowi.
“Jadi ini waktu zaman SBY kan nambah tuh jalan nasional, itu bukan hasil pembangunan kebanyakan, ada sih hasil pembangunan tapi sedikit. Zaman Jokowi juga sama, ada perubahan walaupun sedikit, tapi itu tidak ada hubungannya dengan hasil pembangunan,”Pungkas Hedy.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan