Tsabangnews.com,_Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan, Zamroni menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan di Pelabuhan Sadai sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Ia juga membantah adanya istilah “kecolongan” dalam pelaksanaan tugas dan menyatakan bahwa setiap proses pengawasan berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan. Toboali, Senin (4/11/2024).

“Kami ingin meluruskan, tidak ada istilah kecolongan. Kecolongan berarti kami gagal dalam menjalankan tugas, padahal kami telah bekerja sesuai SOP yang berlaku, ”ungkap Zamroni.

“Setiap kendaraan yang menyeberang dari Pulau Belitung menuju Pelabuhan Sadai, baik dengan KM Gorare maupun KM Menumbing Raya, selalu melalui pemeriksaan ketat di pelabuhan asal. ”jelasnya.

Menurutnya, otoritas Pelabuhan Belitung, bersama petugas Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTB) dan operator kapal dari ASDP memiliki wewenang penuh dalam menentukan kendaraan yang diizinkan untuk naik kapal. Sedangkan untuk di Pelabuhan Sadai sendiri, Ia memastikan petugasnya tetap aktif dan telah menjalankan pengawasan sesuai tugas.

“Petugas kami selalu siap siaga di lapangan ketika kapal datang. Jika pos jaga terlihat kosong, hal itu karena petugas sedang berada di dermaga untuk berkoordinasi dengan pihak ASDP, ”ujarnya.

Selain itu, Zamroni juga menekankan komitmen timnya saat melaksanakan tugas meski dengan jumlah personel yang terbatas untuk mengawasi setiap kapal yang datang.

“Meski dengan keterbatasan sumber daya manusia, kami telah memaksimalkan tenaga yang ada dalam hal pengawasan di pelabuhan. Sedangkan kewenangan untuk menambah petugas bukan di tangan kami, karena menyangkut alokasi APBD, ”tambahnya.

Selanjutnya, ia menekankan bahwa kewenangan utama terkait pengawasan muatan tetap berada di otoritas Pelabuhan Belitung.

“Meskipun ada penambahan petugas tidak akan memengaruhi wewenang pengawasan yang telah ditetapkan. Pengawasan muatan kendaraan tetap menjadi kewenangan otoritas pelabuhan di Belitung, ”jelasnya.

Sebagai solusi untuk meningkatkan efektivitas, Zamroni menyarankan adanya peningkatan koordinasi antar instansi, baik di Pelabuhan Tanjung Pandan di Belitung maupun di Pelabuhan Sadai. Ia juga menyarankan kepada pihak terkait untuk merujuk langsung keotoritas pelabuhan di Tanjung Pandan untuk informasi lebih lanjut terkait pengawasan.

Zamroni berharap isu pengawasan di Pelabuhan Sadai dapat lebih dipahami oleh masyarakat, terutama terkait batas-batas wewenang dan SOP yang telah diterapkan di setiap pelabuhan. (red/**).