Tsabangnews.com,_Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Selatan mencatat penerimaan pajak dan retribusi dari menara Base Transceiver Station (BTS) mencapai lebih dari Rp630 juta dalam dua tahun terakhir.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Bangka Selatan, Yuri Siswanto, SST., MM, kepada para awak media mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat 107 menara BTS yang telah membayar pajak dan retribusi secara rutin. Toboali, selasa (18/3/2025).

“Berdasarkan rekonsiliasi data bersama OPD terkait, terdapat sekitar 107 tower yang sudah rutin dilakukan pungutan pajak dan retribusinya, baik berupa retribusi menara maupun pajak bumi dan bangunan (PBB). “Jelas yuri.

Pada tahun 2023 lalu, penerimaan retribusi menara BTS telah mencapai lebih dari Rp400 juta, sementara penerimaan PBB dari BTS sendiri mencapai lebih dari Rp230 juta pada tahun 2024, “tambahnya.

Namun menurutnya, dari total data yang ada, masih terdapat 48 unit BTS yang telah terdaftar dalam sistem perizinan Online Single Submission (OSS), sementara sisanya masih menggunakan perizinan lama dan belum melakukan migrasi ke sistem OSS.

Oleh karena itu, Yuri menghimbau para pemilik BTS untuk segera memigrasikan data perizinan ke sistem OSS agar tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku

“Kami mengimbau agar pemilik BTS yang belum melakukan migrasi perizinan ke sistem OSS segera menyelesaikannya,”tambahnya.

Selain itu, Ia juga menyoroti dinamika perubahan kepemilikan dan operasional BTS di lapangan yang sering mengalami perubahan operator, tidak aktif, atau bahkan berpindah lokasi. Oleh karena itu, Tim Satgas Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan melakukan pemutakhiran data sekaligus peninjauan langsung ke lokasi.

“Melalui Tim Satgas PAD, kita akan melakukan pemutakhiran data sekaligus peninjauan lokasi BTS. Mudah-mudahan upaya ini dapat meningkatkan PAD di sektor jasa telekomunikasi,”tutupnya.

Dengan adanya pemutakhiran data dan penyesuaian perizinan, diharapkan sektor telekomunikasi di Bangka Selatan dapat semakin tertata dan memberikan kontribusi optimal bagi pendapatan daerah. (red/**).

 

Sumber : Kominfo Bangka Selatan.