Tsabangnews.com_Keikutsertaan istri-istri dalam kunjungan kontroversial sejumlah pejabat dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Bangka ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Pada awal bulan September 2023 menjadi pusat perhatian publik dalam beberapa pekan terakhir.

Dugaan adanya penyimpangan keuangan negara dalam kegiatan ini menjadi sorotan intensif, serta memunculkan pertanyaan seputar transparansi, akuntabilitas dan dampak politik dalam peta demokrasi lokal. Hal tersebut disampaikan Ketua DPD Pro JurnalisMedia Siber (PJS) Babel sekaligus penanggung jawab KBO Babel Rikky Fermana, Rabu (22/11/2023).

Menurutnya, dugaan penyimpangan keuangan negara muncul seiring dengan keikutsertaan istri-istri pejabat dalam rombongan kunjungan Bupati Bangka Mulkan, bersama sejumlah pejabat dan camat ke Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT pada awal bulan September 2023 termasuk dalam kegiatan snorkeling yang seharusnya tidak terkait dengan tugas resmi.

“Menyikapi Kegiatan kontroversi ini, Tim Kantor Berita Online Bangka Belitung (KBO Babel) telah melakukan investigasi mendalam untuk mengungkap lebih lanjut tentang kontroversi ini. Dari hasil investigasi, terungkap bahwa kegiatan kunjungan mencakup berbagai destinasi wisata di Labuan Bajo, termasuk Taman Wisata Nasional Komodo, “Sebutnya.

Ketua DPD Pro JurnalisMedia Siber (PJS) Babel sekaligus penanggung jawab KBO Babel Rikky Fermana.

Selanjutnya Bang Rikky juga menjelaskan dalam kunjungan ini yang menarik perhatian adalah partisipasi istri-istri pejabat dalam kegiatan tersebut, yang berpotensi menjadi masalah hukum dan etika.

“Dari hasil investigasi tim KBO Babel, beberapa pejabat, seperti Asep Setiawan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dengan tegas mengklaim bahwa keikutsertaan mereka didasari oleh surat tugas resmi, “Ujarnya.

“Namun, sumber dana untuk keikutsertaan istri-istri pejabat masih menjadi tanda tanya besar, dan memunculkan pertanyaan serius terkait pengelolaan keuangan daerah, “Imbuhnya.

Menyikapi Kontroversi ini, Bang Rikky menilai Kunjungan ini tidak hanya bakal menciptakan permasalahan hukum terkait dugaan penyimpangan keuangan, tetapi juga akan memberikan dampak dalam peta politik lokal.

“Saat ini pengamat sosial di Bangka mulai membahas implikasi politis dari kontroversi ini, dengan potensi mempengaruhi elektabilitas pejabat yang terlibat. Hal ini tentu akan menimbulkan pertanyaan tentang integritas dan etika kepemimpinan dalam menjalankan tugas resmi, “Terangnya.

“Apalagi anggota DPRD Bangka, Taufik Koriyanto, menolak menandatangani rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebagai bentuk protes terhadap pengelolaan anggaran yang dianggap tidak efisien dan tidak transparan di era pemerintahan sebelumnya, “Sambungnya.

Menurut Bang Rikky yang juga menjabat Ketua IMO Indonesia DPD Babel tersebut, Isu ini semakin rumit dengan klaim beberapa pejabat yang menyatakan tidak mengetahui sumber dana untuk keikutsertaan istri-istri pejabat.

“Tentu ketidak transparan informasi mengenai penggunaan anggaran daerah menjadi perhatian serius, serta menggugah kepedulian akan pertanggungjawaban publik. Meski beberapa pejabat bangga memamerkan partisipasi istri mereka di tengah defisit anggaran yang dihadapi Kabupaten Bangka, “Tuturnya.

“Respons pemerintah daerah menjadi kunci dalam mengatasi tuntutan transparansi dan pertanggungjawaban kepada rakyat, meskipun Pemkab Bangka belum memberikan tanggapan resmi terkait isu ini, “kata Pria paruh baya yang aktif mendengungkan keterbukaan informasi publik di Babel tersebut.

Dirinya juga menekankan, sebagai masyarakat yang cerdas, kita perlu terus mengawal dan memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah benar-benar mencerminkan kepentingan masyarakat.

“Dalam era demokrasi saat ini, keterbukaan dan partisipasi aktif masyarakat adalah kunci untuk menjaga integritas dan kesehatan demokrasi lokal. Tentu masyarakat dan pemangku kepentingan setempat semakin menantikan hasil klarifikasi dari para pejabat yang dipanggil Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, “Pungkasnya. (Red)